Denpasar | Newsyess.com – Teguran Presiden RI Prabowo Subianto terhadap kepala daerah terkait persoalan sampah, khususnya kondisi pantai di Bali, menuai beragam respons. Salah satu tanggapan datang dari Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Bali, I Nyoman Parta, yang menilai persoalan sampah tidak bisa disederhanakan hanya sebagai masalah kebersihan pantai semata.
Menurut Nyoman Parta, sentilan Presiden harus dimaknai secara lebih komprehensif dan dijadikan momentum untuk memperkuat manajemen pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, bukan sekadar saling menyalahkan.
“Pantai itu tidak pernah memproduksi sampah. Pantai kotor karena sampah kiriman dan persoalan di hulu yang belum tertangani dengan baik,” tegas Nyoman Parta.
Akar Masalah Ada di Hulu
Nyoman Parta menguraikan bahwa persoalan sampah di Bali bersumber dari rantai panjang yang dimulai dari pola buang sampah rumah tangga, pasar, dan warung, yang kemudian mengotori selokan dan sungai, hingga akhirnya bermuara ke laut dan pantai.
“Kalau sungai kotor, pantai pasti kotor. Kalau got jorok, sungai pasti tercemar. Artinya, akar masalahnya ada di perilaku dan sistem pengelolaan sampah di tingkat paling bawah,” jelasnya.
Ia menilai, menyoroti pantai tanpa membenahi sistem di hulu hanya akan menjadi solusi semu yang tidak menyentuh inti persoalan.
Sentilan Presiden Harus Dimaknai Positif
Terkait teguran Presiden Prabowo dalam forum Rakornas Forkopimda se-Indonesia, Nyoman Parta menegaskan bahwa hal tersebut seharusnya dimaknai sebagai peringatan serius bagi pemerintah daerah di Bali untuk semakin fokus dan konsisten dalam menangani persoalan sampah.
“Ini peringatan agar Bali, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, lebih bersungguh-sungguh memperkuat manajemen pengolahan sampah dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa Bali sebenarnya sudah dan terus berupaya memperbaiki tata kelola sampah, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan infrastruktur.
Tagih Peran Nyata Pemerintah Pusat
Lebih lanjut, politisi asal Bali ini menekankan bahwa persoalan sampah tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Ia menagih dukungan konkret dari Pemerintah Pusat, bukan sekadar teguran atau pernyataan keras.
“Kalau sudah marah, jangan berhenti di situ. Pemerintah pusat harus hadir dengan solusi nyata,” tegasnya.
Dukungan tersebut, lanjut Nyoman Parta, antara lain berupa pembangunan infrastruktur pengolahan sampah modern, penyediaan mesin dan teknologi ramah lingkungan, serta kebijakan nasional yang memperkuat sistem pengelolaan sampah daerah secara berkelanjutan.
Tanggung Jawab Kolektif Semua Pihak
Nyoman Parta juga mengingatkan bahwa sampah bukan hanya persoalan pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat. Setiap individu yang memproduksi sampah memiliki kewajiban moral dan sosial untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan.
“Sampah itu lahir dari aktivitas kita semua. Maka semua harus ikut turun tangan, tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat Bali menjadikan teguran Presiden sebagai momentum refleksi bersama untuk benar-benar berbenah dan mewujudkan Bali yang bersih, lestari, dan bermartabat.
https://www.newsyess.com/read/nyoman-parta-tanggapi-teguran-presiden-soal-sampah-bali-pemerintah-pusat-harus-hadir-bantu-bali
