DENPASAR, NusaBali.com – Sorotan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 di SICC, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026) kemarin terhadap kondisi pantai kotor di Bali menjadi alarm serius untuk membenahi persoalan sampah secara menyeluruh, bukan sekadar membersihkan kawasan pesisir.
Anggota Komisi III DPR RI dari Daerah Pemilihan (dapil) Bali, I Nyoman Parta, menegaskan akar masalah sampah di Bali justru berada jauh sebelum sampah itu sampai ke pantai.
Menurut Nyoman Parta, pantai pada dasarnya tidak pernah memproduksi sampah. Sampah yang mencemari kawasan pesisir merupakan akumulasi dari buruknya pengelolaan lingkungan di daratan, mulai dari rumah tangga hingga pusat-pusat aktivitas ekonomi. “Tidak akan pernah ada pantai yang bersih jika sungainya kotor. Tidak akan ada sungai yang bersih kalau got dan paritnya jorok. Dan tidak akan ada got yang bersih jika rumah tangga, pusat perbelanjaan, pasar, warung kaki lima, sampai warung tradisional masih buang sampah sembarangan. Jadi masalah awalnya bukan di pantai,” tegas Nyoman Parta, Selasa (3/2/2026).
Politisi senior dari partai PDI Perjuangan ini menilai sentilan Presiden harus dimaknai secara positif sebagai peringatan keras agar pemerintah daerah di Bali lebih serius membenahi sistem pengelolaan sampah. Ia meminta Gubernur Bali serta para bupati dan wali kota se-Bali membangun manajemen pengolahan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dari hulu hingga hilir, bukan sekadar reaksi sesaat ketika sorotan muncul. “Yang paling penting itu fokus dan konsisten. Jangan hanya ramai di awal, tapi di lapangan tidak berkelanjutan,” terangnya.
Meski demikian, Nyoman Parta menegaskan persoalan sampah di Bali tidak adil jika hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, setelah memberikan teguran, pemerintah pusat semestinya hadir dengan dukungan nyata, terutama dalam penyediaan infrastruktur pengolahan sampah yang modern dan ramah lingkungan. “Kalau sudah marah, jangan berhenti di situ. Bali juga perlu dibantu dengan fasilitas pengolahan sampah yang memadai,” katanya.
Ia menilai keberadaan fasilitas pengolahan sampah berskala besar dan berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak, mengingat Bali merupakan destinasi pariwisata dunia dengan produksi sampah yang terus meningkat. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, upaya penanganan sampah akan terus bersifat tambal sulam.
Nyoman Parta juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan teguran Presiden sebagai momentum untuk memperkuat sinergi. Menurutnya, karena setiap orang memproduksi sampah, maka tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak.
“Sampah ini tanggung jawab kolektif. Semua yang ingin Bali bersih harus ikut turun tangan, tanpa kecuali,” tandasnya. Selain itu, ia mengingatkan bahwa persoalan sampah di Bali tidak sepenuhnya bersumber dari aktivitas warga lokal. Ada pula sampah kiriman dari wilayah di luar Bali yang terbawa arus laut dan mencemari pesisir pulau ini.
“Di sini peran pemerintah pusat sangat penting, termasuk koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ini persoalan lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Bali,” tegasnya.
Dengan pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir serta dukungan konkret pemerintah pusat, ia berharap persoalan sampah di Bali dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, demi menjaga lingkungan dan citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. tra
https://www.nusabali.com/berita/212216/nyoman-parta-persoalan-sampah-bali-harus-diselesaikan-dari-hulu
