Indonesiainside.id, Denpasar – Kunjungan wisatawan ke Indoneseia termasuk Bali merosot semenjak merebaknya kasus penyebaran virus Corona. Masalah ini berdampak pada industri pariwisata. Tekanan berat tentu juga dirasakan para pengusaha di sektor industri pariwisata ini. Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta mendorong bank-bank pemerintah (BRI, BNI, dan Bank Mandiri) melakukan langkah konkrit untuk mengurangi tekanan bagi para pengusaha di sektor pariwisata.
Menurut dia, bank-bank pemerintah bisa melakukan penundaan pembayaran pokok dan strukturisasi hutang, atau kebijakan lainnya untuk meringankan beban para pengusaha pariwisata tersebut.
Hal ini disampaikan Parta saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Pegadaian, di Gedung DPR RI, Senin (24/2) malam. “Bank-bank pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengurangi tekanan, seperti tekanan beban hutang pengusaha industri pariwisata, dengan kebijakan penundaan pembayaran pokok dan restrukturisasi hutang, sehingga ada keleluasaan fiskal bagi para pengusaha untuk menghindari PHK terhadap pekerja pariwisata,” kata Parta saat dihubungi Indonesiainside.id.
Politikus PDI Perjuangan asal Desa Guwang, Gianyar ini melanjutkan, bank -bank pemerintah perlu mengambil kebijakan itu agar fondasi pariwisata Indonesia khususnya Bali sebagai tujuan utama pariwisata, tidak runtuh. “Langkah ini perlu agar para pengusaha bisa melakukan relaksasi karena prediksi banyak pihak kondisi dampak isu corona ini akan berkisar enam bulanan. Kita tak ingin sampai terjadi PHK pekerja pariwisata karena beban hutang pengusaha pariwisata,” ujar dia.
Dalam RDP itu, pendatang baru di Senayan yang “naik kelas” dari DPRD Bali pada Pileg 2019, ituga berbicara terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh bank-bank pemerintah. Menurut dia, penyaluran KUR itu sangat membantu masyarakat dalam pengembangan usaha di sektor UMKM. “Khusus untuk KUR yang diberikan oleh hampir semua Bank Pemerintah (BRI, Mandiri, BNI) tentu ini akan sangat membantu rakyat, dan UMKM makin banyak,” kata Parta.
Hanya saja, ia mengusulkan ada perlakuan berbeda untuk penyaluran KUR di sektor pertanian dan perikanan. “Saya mengusulkan agar khusus untuk KUR pertanian dan perikanan agar diperlakukan agak berbeda, berkaitan dengan karakter usahanya yang lebih lambat menghasilkan uang. Bertani dan pelihara ikan panen butuh waktu, jadi berilah bentuk KUR yang sesuai dengan karakter usahannya. Jangan disamakan dengan industri pengolahan, jasa produksi dan perdagangan yang lebih cepat mendapatkan hasil,” jelas Parta. (PS)
