JAKARTA – Anggota Komis VI DPR RI I Nyoman Parta angkat suara terkait kesulitan pengusaha menambahkan kredit di bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). I Nyoman, berharap agar pihak bank pemerintah mencari solusi terkait persoalan tersebut.
“Saya banyak dihubungi oleh para pengusaha akomodasi pariwisata lokal berkaitan dengan kendala tambahan kredit di Bank pemerintah,” kata I Nyoman saat rapat Komisi VI DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI, terkait Pembahasan Mengenai Pengendalian Harga Pangan, Rabu, (30/3/2022).
“Tadi sdh saya sampekan dalam RDP dengan Dirut utama Bank Bank Himbara Bank BRI Mandiri, Bank BNI dan BTN. Seperti yang kita ketahui Bali mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi minus lebih dari 9 persen akibat hantaman covid 19,” sambungnya.
Bali, lanjutnya, sangat mengandalakan pertumbuhan ekonomi dari industri pariwisata, sedangkan Covid-19 justru terjadi pembatasan orang ke Bali. Untuk itu, I Nyoman berharap agar pengusaha mendapatkan keringanan pascca pandemi Covid-19.
“Banyak perusahan mengalami stagnasi bahkan kebangkrutan. Di awal Covid-19 mereka mengajukan program restrukturusasi 3 sampai 6 bulan, tapi ternyata Covid-19 berjalan lebih dari 2 tahun,” terang I Nyoman.
Politisi PDIP ini mengungkapkan, setelah 2 tahun lebih Covid-19, hotel, restoran, hingga akomodadi pariwisata tutup. Dengan melandainya Covid-19, dunia pariwisata Bali sudah mulai bangkit kembali seiring mulai berdatangan wisatawan ke Bali.
“Namun para pelaku usaha di Bali sedang mengalami kendala permodalan untuk me-recovery usahanya, mereka punya jaminan, opertunity juga ada karena wisatawan mulai datang. Namun pihak Bank Himbara tidak responsif karena masih menggunakan syarat kredit ketika suasana normal. Padahal kondisi Bali tidak normal, penanganannya harus ekstra, jangan standar,” jelasnya.
Untuk itu, pintanya, pihak pemerintah harus hadir lewat Bank Himbara menyelamatkan ekonomi Bali dengan Kredit Recovery agar merekabisa memperbaiki atap , perbaiki AC dan sambungan listrik.
Bagi I Nyoman, Kredit Recovery tersebut harus diberikan oleh Bank-bank Pemerintah. Selain itu, mereka juga beri kemudahan kepada pengusaha lokal hanya Bank Pemerintah yang bisa melakukan ini.
“Kalau berharap dari bank swasta kan nggak mungkin,” terangnya.
Menanggapi I Nyoman, Dirut BNI Bapak Silvano Winston Rumantir langsung mempersilahkan nasabah bank milik BUMN mengajukan ulang kredit tambahan seperti yang disampaikan politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Bali ini.
“Kita akan minta nasabah untuk mengajukan ulang, akan dilihat permasalahannya struktural atau tidak, jika cash flow nya masih memungkinkan di bantu, kami akan bantu. Karena kita juga ingin nasabah kita hidup, tumbuh berkembang makin besar. Kita akan pisahkan antara yang karena krisis covid-19 dan sebelum covid-19,” jawab Silvano .
Pada Rapat Dengan Pendapatan (RDP) Komisi VI dengan Direktur Utama Bank BRI Sunarso, Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar , Direktur Utama Bank BNI Silvano Winston Rumantir, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo. (INP)
PDIP Minta Pengusaha Bali Diberi Kemudahan Tambah Kredit di Bank Pemerintah
